Mahasiswa Pandeglang Bersatu Gelar Aksi, Tuntut Transparansi Pengelolaan PAD
Admin Independen Update 
Independenupdate.com, PANDEGLANG — Mahasiswa Pandeglang Bersatu yang terdiri atas HMI, PMII, GMNI, IMM, LMND, dan KUMALA menggelar aksi di Kantor Bupati Pandeglang dan DPRD Kabupaten Pandeglang, Kamis (3/9/2026).
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kontrol sosial mahasiswa terhadap tata kelola pemerintahan, pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penggunaan anggaran, pembangunan infrastruktur, serta fungsi pengawasan DPRD.
Dalam aksi tersebut, sempat terjadi keributan dan ketegangan antara massa aksi dengan pihak terkait di lokasi. Situasi sempat memanas, namun aksi kemudian kembali diarahkan untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan mahasiswa.
Ketua Umum HMI Cabang Pandeglang, Moh. Ilham, mengatakan pihaknya meminta pemerintah daerah dan DPRD Pandeglang tidak mengabaikan aspirasi yang disampaikan.
“Kami memberikan waktu 5x24 jam untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang jelas. Jika tidak diindahkan, kami akan melakukan aksi berjilid-jilid serta meminta untuk turun dari jabatan dari Ketua dan Wakil Ketua DPRD ,” ujar Moh. Ilham.
Dalam aksi tersebut, Mahasiswa Pandeglang Bersatu menyampaikan enam tuntutan:
1. Menuntut Bupati Pandeglang mencopot Kepala OPD yang dinilai gagal memenuhi target Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Menuntut DPRD Pandeglang turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pengelola parkir, pariwisata, pasar, hotel, restoran, serta perusahaan lainnya yang tidak taat dalam memenuhi kewajiban pajak dan retribusi daerah.
3. Menuntut DPRD Pandeglang menghapus anggaran Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD sebesar Rp1,1 miliar serta mengalihkannya untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
4. Menuntut legislatif Pandeglang melibatkan mahasiswa dan pemuda dalam proses pembahasan kebijakan publik serta memberikan ruang partisipasi dalam rapat paripurna sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Menuntut Bupati dan DPRD Pandeglang mengevaluasi TPP dan anggaran belanja pegawai, serta mengalihkannya anggaran yang tidak prioritas untuk pembangunan infrastruktur, khususnya pembangunan dan perbaikan jalan di Kabupaten Pandeglang.
6. Meminta KPK RI mengusut dugaan korupsi kebocoran PAD di Kabupaten Pandeglang secara menyeluruh serta menindak pihak-pihak yang terbukti terlibat.
Moh. Ilham menegaskan mahasiswa akan terus mengawal seluruh tuntutan tersebut.
“Kami tidak ingin tuntutan ini berhenti sebagai seremonial. Kami ingin ada langkah nyata dan pertanggungjawaban dari pemerintah dan DPRD kepada masyarakat,” tegasnya.
Mahasiswa juga menegaskan bahwa dugaan kebocoran PAD bukan merupakan vonis terhadap pihak tertentu. Mereka meminta setiap dugaan ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dan proses hukum secara objektif.(Red)
