Diduga Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang Scroll Sosmed Saat Paripurna 

Diduga Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang Scroll Sosmed Saat Paripurna 

Diduga Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang Scroll Sosmed Saat Paripurna 

PANDEGLANG-BANTEN Independenupdate.com- Forum Jurnalis Aktivis Banten (FORJA Banten) mengecam keras tindakan salah satu anggota DPRD Kabupaten Pandeglang, inisial MFS, yang tertangkap kamera diduga sedang asyik berselancar di media sosial (scroll sosmed) di tengah berlangsungnya Rapat Paripurna.

Anggota legislatif dari Komisi 1 Fraksi Golkar tersebut dinilai telah memperlihatkan sikap yang tidak menghormati forum resmi dan mencederai amanah rakyat.

Ketua FORJA Banten, Niki Mulyana, menyayangkan perilaku pejabat publik tersebut dan menyebutnya sebagai tindakan yang sangat tidak etis. Sebagai wakil rakyat, anggota dewan seharusnya sadar akan prioritas tugas dan tanggung jawabnya selama mengemban amanah.

"Ini merupakan tindakan yang tidak etis dari anggota dewan. Seharusnya dewan tahu waktu. Apabila mau bermain handphone, jangan pada saat rapat paripurna yang sifatnya krusial bagi daerah," ujar Niki dalam keterangan tertulisnya, Jumat (14/8).

Senada dengan hal tersebut, Sekjen FORJA Banten, Cecep, ikut mengkritik keras sikap acuh tak acuh sang politisi. Menurutnya, rapat paripurna adalah momentum penting untuk membahas kebijakan yang berdampak langsung pada nasib jutaan warga Pandeglang, bukan tempat untuk bersenang-senang di dunia maya.

"Seharusnya anggota dewan lebih mementingkan rakyat daripada bermain sosmed. DPRD Pandeglang dituntut untuk lebih produktif menyuarakan kepentingan masyarakat Pandeglang, bukan malah sibuk dengan urusan pribadi saat sidang," tegas Cecep.

FORJA Banten menilai kelakuan anggota dewan tersebut sangat kontras dengan realitas pahit yang dihadapi Kabupaten Pandeglang saat ini. Daerah ini dinilai masih jauh dari kemajuan akibat minimnya pembangunan infrastruktur yang merata.

"Saat ini kondisi Pandeglang jauh dari kata maju. Pembangunan sangat minim, terutama infrastruktur vital seperti jalan yang masih banyak mengalami rusak parah di berbagai wilayah. Pantas saja Pandeglang tidak ada kemajuan, jika wakil rakyatnya saja menunjukkan mentalitas acuh tak acuh pada saat rapat paripurna seperti ini," pungkas Cecep.

Melalui rilis ini, FORJA Banten mendesak Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Pandeglang untuk segera memanggil dan memeriksa oknum anggota dewan yang bersangkutan guna menegakkan kode etik kedewanan. Rakyat Pandeglang membutuhkan wakil yang bekerja keras mengejar ketertinggalan daerah, bukan yang abai terhadap tanggung jawab legislasi.