GERAKAN AKSI MAHASISWA PANDGELANG SOROTI DUGAAN TAMBANG GALIAN C ILEGAL DI TAROGONG, DESAK PEMERINTAH DAN APH BERTINDAK

GERAKAN AKSI MAHASISWA PANDGELANG SOROTI DUGAAN TAMBANG GALIAN C ILEGAL DI TAROGONG, DESAK PEMERINTAH DAN APH BERTINDAK

Independenupdate.com, PANDEGLANG, BANTEN – Gerakan Aksi Mahasiswa Kabupaten Pandeglang menyoroti dugaan aktivitas penambangan galian C ilegal yang berlokasi di Kampung Tarogong, Desa Margasana, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, Banten.

Berdasarkan hasil investigasi lapangan, ditemukan adanya aktivitas penambangan yang diduga tidak memenuhi ketentuan perizinan pertambangan. Kegiatan tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan kerusakan ekosistem lingkungan, meningkatkan risiko bencana alam seperti tanah longsor, serta berpotensi menghilangkan pendapatan daerah apabila aktivitas pertambangan berlangsung tanpa izin dan kewajiban perpajakan yang semestinya. Selasa,(17/11/26)

Selain itu, pihaknya juga menyoroti tidak ditemukannya papan informasi di lokasi pertambangan yang memuat identitas perusahaan, nomor Izin Usaha Pertambangan (IUP), luas wilayah izin, maupun masa berlaku izin. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan publik mengenai legalitas, standar keselamatan, serta pengawasan terhadap aktivitas pertambangan tersebut.

Tb. Ahmad Jaelani Maulidas menyampaikan bahwa persoalan ini tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Menurutnya, aktivitas pertambangan yang diduga tidak berizin harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah dan aparat penegak hukum.

"Kami dari Gerakan Aksi Mahasiswa Kabupaten Pandeglang memandang persoalan ini sebagai bentuk keresahan publik yang harus segera mendapatkan perhatian serius. Jangan sampai aktivitas pertambangan yang diduga ilegal terus berjalan, sementara dampak kerusakan lingkungan harus ditanggung oleh masyarakat. Pemerintah Provinsi Banten, khususnya Dinas ESDM, harus turun langsung ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan dan memastikan legalitas aktivitas pertambangan tersebut," tegasnya.

Ia juga menegaskan bahwa kegiatan pertambangan harus tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk regulasi tentang pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025.

Sementara itu, Iksan selaku Koordinator Lapangan (Korlap 2) menyampaikan bahwa persoalan dugaan tambang ilegal di wilayah Tarogong tidak boleh berhenti sebatas pemeriksaan administratif. Menurutnya, apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran, maka harus ada tindakan nyata dan penegakan hukum terhadap seluruh pihak yang bertanggung jawab.

"Kami tidak ingin pemerintah hanya diam melihat persoalan ini. Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Jika memang ditemukan adanya aktivitas pertambangan tanpa izin, maka harus ada tindakan tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Siapa pun yang terlibat, baik pemodal maupun pihak yang menjalankan aktivitas di lapangan, harus dimintai pertanggungjawaban. Jangan biarkan lingkungan rusak demi kepentingan segelintir pihak," ujar Iksan.

Atas dasar persoalan tersebut, Gerakan Aksi Mahasiswa Kabupaten Pandeglang menyampaikan tiga tuntutan sebagai berikut:

1. Mendesak Pemerintah Provinsi Banten, khususnya Dinas ESDM Provinsi Banten, untuk segera melakukan pemeriksaan dan menutup secara permanen aktivitas tambang ilegal yang terbukti tidak memiliki izin di Kabupaten Pandeglang, khususnya di Kampung Tarogong, Desa Margasana, Kecamatan Pagelaran.

2. Mendesak Kejaksaan Tinggi Banten untuk melakukan penegakan hukum secara tegas, transparan, dan tanpa pandang bulu terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran dalam aktivitas pertambangan galian C di wilayah Kampung Tarogong, Desa Margasana, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang.

3. Mendesak Kepolisian Daerah Banten (Polda Banten) untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan secara menyeluruh serta memproses hukum pihak-pihak yang bertanggung jawab, termasuk aktor intelektual, pemodal, dan operator lapangan apabila terbukti terlibat dalam aktivitas pertambangan ilegal tersebut.

Gerakan Aksi Mahasiswa Kabupaten Pandeglang menegaskan bahwa persoalan lingkungan hidup bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan menjadi tanggung jawab bersama. Mahasiswa akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial dan mengawal persoalan ini hingga ada langkah konkret dari instansi terkait.

"Lingkungan bukan warisan untuk dihabiskan, melainkan titipan yang harus dijaga untuk generasi mendatang."(Red)