Status Wali Murid Soal Menu MBG Dua Hari Viral, Publik Soroti Dugaan Ketidaksesuaian Nilai Pagu

Independenupdate.com, Pandeglang – Sebuah foto yang beredar dari status WhatsApp seorang wali murid mendadak menjadi perbincangan. Dalam unggahan tersebut tampak satu paket menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut sebagai jatah “rafelan” untuk dua hari.(Jum'at, 27/02/26)

Di dalam foto terlihat satu buah jeruk, satu butir telur, beberapa butir kurma dalam plastik kecil, satu bungkus abon , potongan kentang goreng dalam wadah plastik serta susu kemasan Indomilk varian Kids, dan penyalurannyapun menggunakan plastik. Narasi pada status tersebut bernada keluhan, menyiratkan kekecewaan terhadap menu yang dianggap tidak sebanding dengan harapan maupun nilai anggaran yang selama ini dipublikasikan.

Unggahan itu menyebut bahwa menu tersebut merupakan pembagian untuk dua hari. Jika benar demikian, publik pun mulai bertanya-tanya: apakah komposisi tersebut sudah memenuhi standar kecukupan gizi dan kesesuaian dengan nilai pagu per porsi yang dialokasikan pemerintah?

Beberapa wali murid yang enggan disebutkan namanya mengaku heran. “Kalau ini untuk dua hari, tentu harus dihitung lagi kecukupan gizinya. Apakah cukup? Apakah ini sesuai dengan biaya yang dialokasikan?” ujar salah satu orang tua siswa. kepada wartawan saat di wawancara.

Lebih jauh, sorotan mengarah pada dugaan bahwa penyaluran menu tersebut berasal dari SPPG Sindanghayu 1 Kecamatan Saketi Pandeglang.

 Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak pengelola dapur terkait komposisi menu, sistem rafel dua hari, maupun rincian nilai pagu per penerima manfaat.

Program MBG sendiri dirancang sebagai program strategis untuk memastikan pemenuhan gizi peserta didik dan kelompok rentan. Namun ketika distribusi dilakukan secara rafel untuk dua hari sekaligus, muncul pertanyaan mengenai standar mutu, daya tahan makanan, serta transparansi anggaran.

Secara normatif, setiap menu MBG seharusnya memenuhi prinsip:

1. Kecukupan gizi sesuai standar,

2. Keamanan pangan dan daya simpan,

3. Transparansi komponen biaya,

4. Akuntabilitas pengelolaan dapur.

Jika menu yang dibagikan untuk dua hari justru terlihat minimalis dan memicu keluhan, maka evaluasi menyeluruh menjadi keniscayaan. Apalagi program ini menggunakan anggaran negara yang bersumber dari uang rakyat.

Pengamat kebijakan sosial di Pandeglang menilai, persoalan ini bukan semata soal banyak atau sedikitnya menu, tetapi soal kepercayaan publik. “Ketika masyarakat mulai membandingkan isi paket dengan nilai pagu yang beredar di ruang publik, artinya ada celah komunikasi atau memang ada yang perlu diluruskan,” ujarnya.

Kini masyarakat menunggu penjelasan resmi dari pihak SPPG Sindanghayu 1 maupun instansi terkait. Apakah benar menu tersebut merupakan rafelan dua hari? Berapa nilai pagu per penerima? Dan apakah komposisinya sudah sesuai standar gizi yang ditetapkan?

Program yang digadang-gadang sebagai solusi peningkatan kualitas gizi anak bangsa tentu tidak boleh menyisakan tanda tanya. Transparansi dan evaluasi terbuka menjadi kunci agar MBG tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga benar-benar dirasakan manfaat dan kelayakannya oleh penerima.(Red/Mat)