Gawat...!, Masyarakat Akan Lakukan Pergerakan Kepala Desa Buka Suara

Gawat...!, Masyarakat Akan Lakukan Pergerakan Kepala Desa Buka Suara

Pandeglang, Banten - Independenupdate.com | Baru-baru ini program Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) menjadi topik perbincangan hangat di kalangan masyarakat desa majau kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang Banten. Pasalnya, hal itu muncul setelah mencuatnya perkataan Farid yang menimbulkan dugaan kecurigaan publik. Menurut beberapa masyarakat, program tersebut diduga dijadikan ajang kepentingan pribadi atau golongan, bukan untuk kepentingan masyarakat. "disinyalir ratusan juta telah diberikan kepada BUMDES, kami menduga dana tersebut disalah gunakan untuk kepentingan golongan atau pribadi Direktur BUMDES," kata warga setempat, sebut saja putra (nama disamarkan). Hal itu menimbulkan gejolak dalam masyarakat setempat yang menuntut transparansi publik, sehingga masyarakat akan melakukan pergerakan dalam waktu dekat ini. Senin, (27/10/2025)

‎"penyertaan untuk usaha internet desa yakni sebesar 60 juta, pertanyaan besar Kemana Modal Penyertaan tersebut, dan apakah ada keuntungannya,?" tanyanya heran.

‎Tak hanya itu, lanjut dia, perkataan Farid Ma'ruf sebagai direktur BUMDesa dengan nada "tidak tahu terhadap program kepengurusan lama serta modal dan aset sebelumnya," justru malah menimbulkan pertanyaan serta kecurigaan sebagai bentuk kebohongan. 

‎Disisi lain, Deden Thamzilatul lkhrom kepala desa majau Saat dikonfirmasi awak media mengungkapkan, kepengurusan direktur BUMDesa lama mengalami pergantian saat masa jabatannya. Menurutnya, kepengurusan lama tidak sanggup untuk melanjutkan pengelolaan BUMDES sehingga dilakukan pergantian pengurus.

‎"kepengurusan bumdes  lama pada masa itu zaman lurah Aep, ketika saya menjabat, pengurus lama sempat saya panggil dua kali untuk menanyakan kesiapan melanjutkan kepengurusan pada bumdes. Namun, karna pengurus lama tidak sanggup aset serta modal tidak ada, maka berdasarkan hasil musyawarah untuk membentuk kepengurusan baru yaitu Farid," ucap Deden pada awak media di ujung telepon WhatsApp.

‎Dikatakannya, penyertaan modal dalam kepengurusan lama di arahkan kepada produksi jenis makanan berupa Rengginang  Singkong (ReSing), namun, kata dia, jenis usaha yang di kelola mengalami kebangkrutan sehingga tidak berlanjut.

‎Ketika itu, saat disinggung terkait perkataan Farid yang menyatakan tidak tahu akan penyertaan modal serta aset yang dikelola sebelumnya termasuk wifi. Namun, jawaban mencengangkan diberikan oleh kepala desa, pasalnya, penyertaan modal untuk wifi, lanjut Dedi, saat itu Farid jelas tau yang mana dirinya sudah masuk sebagai direktur menggantikan kepengurusan yang lama.‎Menurutnya, pengelolaan wifi desa saat ini tengah berjalan kurang lebih satu tahun dan, kata dia, dalam tiap bulan mendapatkan 200 ribu untuk Penghasilan Asli Desa (PAD) dari hasil program

‎"secara langsung untuk penyertaan modal wifi pada tahun 2024 lalu Farid juga mengetahuinya, karna pada saat itu, dirinya sudah masuk sebagai pengganti kepengurusan lama. dan saat ini tengah berjalan kurang lebih satu tahun, alhamdulilah desa mendapatkan pemasukan bersih untuk PAD sebanyak 200 ribu," terangnya.

‎"dengan berbagai pertimbangan, untuk program BUMDes saat ini terfokus pada penanaman bawang merah, namun untuk sementara masih dalam proses pengolahan lahan serta pupuk. Untuk selanjutnya,  setelah tahap satu berjalan mencapai 50%, barulah ketahap selanjutnya dengan program perencanaan pada petani bebek petelur," ujarnya.

‎Menyikapi perencanaan masyarakat desa majau yang hendak melakukan pergerakan, dirinya mengharapkan agar masyarakat terlebih dahulu melakukan komunikasi secara langsung, entah itu dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), ataupun dengan kepala desa.

‎"sebagai direksi BUMDesa dan kepala desa, saya saya sangat menyayangkan terhadap sikap masyarakat yang tidak secara langsung berkomunikasi dengan pihak desa, kalau masyarakat ingin mengetahui lebih jelas terkait benar dan tidaknya apapun itu termasuk BUMDES, bisa langsung berkomunikasi dengan pihak desa untuk menanyakan kepada BPD atau kepala desa. Apapun itu bentuknya pada masyarakat saya harap tidak ada pergerakan seperti apa yang direncanakan oleh masyarakat", pungkasnya. (Wan)