Gps : Kabid SDA Bungkam saat dikonfirmasi Tenaga Ahli  CV. Putra Ciceri Tenaga Ahli Rehabilitasi D.I Cibinuangeun

Gps : Kabid SDA Bungkam saat dikonfirmasi Tenaga Ahli  CV. Putra Ciceri Tenaga Ahli Rehabilitasi D.I Cibinuangeun

Lebak, independenupdate- Proyek pembangunan rehabilitasi jaringan Daerah Irigasi (DI) Cibinuangeun yang berlokasi di desa malingping selatan kecamatan malingping kabupaten lebak banten diragukan kualitasnya. Pasalnya kontraktor pelaksana bangunan diduga menggunakan tenaga teknis yang tidak bersertifikasi dalam pelaksanaannya di lapangan.

CV. Putra Ciceri sebagai pihak pelaksana proyek rehabilitasi DI Cibinuangeun dengan anggaran Rp 8,4 miliar lebih ini, diduga hanya melampirkan tenaga teknis bersertifikasi dalam perusahaan sebagai syarat administrasi lelang dan verifikasi. Sedangkan pada pelaksanaannya dilapangan menggunakan tenaga teknis berbeda, yang diduga tidak bersertifikasi ahli.

Hal ini biasanya digunakan kontraktor dengan hanya pinjam nama orang yang bersertifikasi ahli untuk administrasi lelang. Biasanya Tenaga ahli pun hanya dihadirkan ketika verivikasi dan nanti ketika opname proyek.

Terlihat dilokasi pembangunan DI Cibinuangeun yang diragukan kualitas kontruksi pembangunannya. Ada di beberapa titik yang terlihat retak dan ditambal sulam kontruksi betonnya. Ini sangat patut diduga karena tenaga ahli yang tidak mumpuni dan indikasi pengurangan kualitas sesuai spesifikasi teknis dan RAB.

Hal ini menguatkan pembangunan DI Cibinuangeun diduga asal-asalan, padahal anggaran yang digelontorkan Dinas PUPR Provinsi Banten miliaran rupiah.

Dinas PUPR Provinsi Banten, melalui Kabid Irigasi Sda Provinsi Banten Dikdik Purwanto, Ketika dikonfirmasi mengenai hal tersebut melalui WhatsApp messenger belum menjawab, padahal konfirmasi kami Vi WhatsApp sudah terkirim dan terbaca.

Menyikapi Maslaah ini Timsus Gps Banten, Maman mengatakan, dalam waktu dekat ini pihaknya bersama LSM dan Tokmas Lebak selatan akan menggelar audiensi ke SDA provinsi Banten agar bertemu langsung dengan Pak Dikdik Purwanto, dengan tujuan meminta sejumlah data yang berkaitan dengan tenaga ahli serta dokumen yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut agar pihak bersama masyarakat bisa mengawasi lebih ketat supaya tidak adanya unsur KKN atau hasil pekerjaan yang Asjad. Tutupnya @red