Revitalisasi IKM Porang di Pandeglang Akan Disampaikan Kepada Presiden RI oleh Dewan Pembina P3RI
Independen3 
Banten | Hariyanto Dewan Pembina Perkumpulan Pembudidaya Porang, Pangan dan Rempah Indonesia (P3RI) sekaligus Ketua DPW Perkumpulan Petani Penggiat Porang Nusantara (P3N), bahwa Program Revitalisasi Industri Kecil Menengah (IKM) Umbi Porang di indonesia yang berasal dari Pemerintah Pusat melalui DAK Kemenperin tidak dirasakan Manfaatnya Oleh pelaku Hulu dan Hilir porang, malah merugikan.
"Karena saya melihat sendiri dalam proses Revitalisasi tidak dilakukan dengan benar-benar sesuai Petunjuk Teknis (Juknis) yang di berikan oleh Pemerintah Pusat atau kementrian terkait, padahal pada Juknis itu terdapat beberapa poin yang harusnya didanai oleh anggaran tersebut malah tidak dilakukan," ucap Hariyanto yang berada di Papua melalui Phone cell.
Masih kata Hariyanto, contoh untuk pembuatan kebun yang sesuai Indo-GAP seharusnya dibantu oleh dana tersebut, malah semua dibebankan kepada Petani atau IKM, selain itu, pembuatan persyaratan Indo-GAP itu dibebankan juga kepada petani atau IKM, padahal semua itu gunanya untuk menunjang berdirinya Sentra IKM itu sendiri, karena dalam perijinan satu Industri Porang harus menempuh Ijin-ijin yang harus ada Kebun yang sudah ber Indo-GAP, karena kebun yang ber IndoGAP akan ditinjau langsung oleh Pihak pemberi ijin eksport serpih porang baik pihak karantina Indonesia maupun Negara penerima.
"Tapi pada kenyataan di lapangan sesudah semua ditempuh oleh IKM hingga berstatus standar Indo-GAP, namun biaya untuk menempuh senua itu tidak dibayar, dan pengelolaan SIKM pun tidak diberikan kepada kelompok IKM yang dibentuk pada saat pengajuan," ungkap Hariyanto.
Dengan semua polemik di atas kami meminta kepada Presiden RI H. Ir. Joko Widodo untuk meninjau langsung atau menugaskan kepada kementrian supaya nantinya tidak terjadi pemiskinan kepada Masyakat terutama Pelaku industri Kecil Porang.
"Jika hal ini dibiarkan maka tentu saja imbasnya akan berdampak kepada berkurangnya minat masyarakat Indoensia berusaha dibidang olahan pangan, ya jelas berdampak buruk untuk perekonomian Indonesia kedepanya," kata Hariyanto.
"Insya allah, lanjut Hariyanto, bilamana tidak ada halangan dalam waktu dekat ini kami akan menyampaikan langsung keluhan kami kepada Bpk. Presiden RI H. Ir. Joko Widodo, dan kami akan membawa bukti-bukti terkait dengan gagalnya Program mahkota dan program Strategis Pemerintah pusat yang sudah digaungkan oleh Bapak Presiden," tutup nya. (Irf)
