Disurati Aktivis, Oknum Kepsek SKh "Kebakaran Jenggot" Diduga Tebar Hoax dan Fitnah

independenupdate.com, Pandeglang, Banten - Disurati Aktivis Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Untuk Keadilan (AMMUK) Kabupaten Pandeglang, oknum Kepala Sekolah Kebutuhan Khusus (SKh) di Kabupaten Pandeglang malah diduga tebar Hoax dan Fitnah sebut dipalak dan dikampak oleh oknum Mahasiswa.

Padahal, kalaupun memang merasa tidak ada permasalahan dalam pengelolaan admistrasi SKh, kenapa para Kepsek SKh tidak menjawab saja secara tertulis somasi dari Aktivis AMMUK, tidak malah membuat gaduh seperti yang terjadi sekarang ini.

"Hoax dan fitnah tersebut, sudah di beritakan di salah satu media Online lokal yang menyebut Aktivis Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Untuk Keadilan (AMMUK) melakukan pemalakan terhadap belasan Sekolah Kebutuhan Khusus (SKh) Swasta di Pandeglang," ungkap Ketua Presidium Aktivis Ikatan Rakyat Reformasi (IKRAR) Kabupaten Pandeglang, Enji, Jum'at (06/10/2023).

Tuduhan yang disematkan kepada salah satu aktivis itu, lanjut Enji, terkesan penuh dengan unsur fitnah. Kami menuntut oknum Kepala Sekolah Kebutuhan Khusus (SKH) bertanggung jawab atas apa yang ia sampaikan di salah satu media online. "Dalam hal ini, IKRAR secara tegas mendesak kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Pandeglang untuk melakukan pemanggilan serta pemeriksaan ketat terhadap seluruh SKh yang ada di wilayah Kabupaten Pandeglang," tegasnya.

Periksa bagaimana penggunaan anggaran sekolahnya, seperti apa laporan jumlah siswanya, seperti apa tenaga pengajar di masing masing sekolah SKh, dan yang terpenting, seperti apa pelaporan dalam Surat Pertanggung Jawaban penggunaan anggarannya, itu harus mereka paparkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH).

"IKRAR mencium aroma keganjilan dalam hal ini. Para Kepala SKh kalaupun memang merasa tidak ada permasalahan dalam pengelolaan admistrasi SKh, kenapa para Kepsek SKh tidak menjawab saja secara tertulis somasi dari Aktivis AMMUK, tidak malah membuat gaduh seperti yang terjadi sekarang ini," ujarnya.

Begitu juga apabila ada potensi kemungkinan yang seperti disebut dalam salah satu media Online lokal dengan bahasa pemalakan, ngampak atau pemerasan sekalipun, seharusnya, sambung Enji, para Kepala Sekolah lapor saja kepada Aparat Penegak Hukum (APH) agar di proses secara hukum, bukan malah mengadu kepada wartawan, ada apa ini?

"Untuk itu, sekali lagi kami menegaskan kepada Aparat Penegak Hukum agar memanggil dan periksa seluruh Kepala SKh se Kabupaten Pandeglang kaitan dengan penggunaan anggaran yang telah mereka terima. Karena bagaimanapun, mereka para Kepala SKh, sebagai pengelola dan pengguna anggaran dari pemerintah, di Somasi Aktivis kok malah bikin gaduh, teriak sana sini," tutupnya.

Seperti yang telah diketahui sebelumnya, menimpali pemberitaan di media Online lokal mengenai adanya "Pemalakan" yang dilakukan oleh oknum Mahasiswa kepada belasan SKh di Kabupaten Pandeglang, dikecam oleh Ketua Presidium Peleton Pemuda, Aris Doris. "Kami dari Peleton Pemuda merasa terusik adanya pemberitaan yang berbau HOAK dan FITNAH terkait istilah pemalakan, ngampak, yang dilakukan sejumlah aktivis dan media online, atas pengakuan kepala sekolah SKH, " ucap Aris Doris, Kamis (05/10/2023).

Untuk itu dia mengaku akan terus mengawal AMMUK kaitan dengan permasalahan Hoax dan Fitnah tersebut. "Karena yang disebut malak dan ngampak itu tidak benar adanya, itu hoax dan fitnah, bahkan, AMMUK belum pernah menerima apapun dari pihak SKh," ucapnya. (Rhad/01).